Agen Perjalanan Haji dan Umroh Legal di Jakarta Timur Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Agen Perjalanan Haji dan Umroh Legal di Jakarta Timur Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Agen Perjalanan Haji dan Umroh Legal di Jakarta Timur

saco-indonesia.com, Kader Partai Demokrat, I Gede Pasek Suardika, telah meminta Ketua Harian PD, Syarief Hasan, berkonsentrasi untuk mengurus kasus hukum yang telah membelit anaknya, Rivan, di kasus pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM. Pasek juga menyarankan Syarief Hasan mundur dari jabatan Ketua Harian Partai Demokrat.

"Lebih baik dengan kesadarannya mundur, dan fokus pada masalah yang telah dihadapi. Kalau dulu Mas Anas kan disuruh konsen untuk mengurus masalah hukum, Pak Syarif juga harus konsen ngurus masalah, kaya Videotron," kata Pasek sebelum membesuk mantan Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum, di KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2014).

Menurut Gede Pasek, Syarif Hasan juga tidak mampu untuk menaikkan tingkat elektabilitas Partai Demokrat. "Saya kira kabinet PD perlu reformasi, karena harus diakui, kinerja kabinet PD tidak menunjang elektabilitas partai. Saya kira masih ada waktu pembenahan," ujar dia menambahkan.

Gede Pasek juga menambahkan Syarief Hasan tergolong menteri yang banyak masalah. Selain di kasus Kementerian UKM, kata Pasek, Syarief juga ada kasus di Kementerian ESDM. "Kalau dilihat dari kasusnya kan cukup banyak. Di Menko UKM ada, di ESDM ada," ungkap Gede Pasek.


Editor : Dian Sukmawati

HOME NEWS POLHUKAM SYARIEF HASAN DIMINTA URUS KASUS HUKUM YANG MEMBELIT ANAKNYA

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »