Biro Haji dan Umroh Legal di Jakarta Barat Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Biro Haji dan Umroh Legal di Jakarta Barat Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Biro Haji dan Umroh Legal di Jakarta Barat

Terdakwa mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Aset dan Moneter Bank Indonesia, Budi Mulya dalam eksepsinya telah menyebutkan kalau pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century tidak ada kerugian keuangan negara. 
 
Dalam eksepsi yang telah dibacakan oleh kuasa hukum Budi, Luhut Pangaribuan telah menyebut kalau FPJP adalah penalangan, dimana bank wajib memberikan agunan.
 
"Sehingga secara teknis negara tidak mungkin dirugikan dari pemberian FPJP tersebut," katanya saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/3/2014).
 
Dimana, sambung Luhut, kebijakan itu telah diambil melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku di BI sebagai Bank Central. Ini juga merupakan kebijakan perbankan.
 
"Pemberian FPJP telah diatur dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia), sehingga bagian mana yang telah dianggap sebagai tindak pidana. Semua hal yang telah dilakukan adalah merupakan kebijakan kolektif instansi BI," tandasnya.
 
Dalam eksepsi disebutkan kalau dakwaan tidak cermat dan harus batal demi hukum karena dakwaan harus cermat dan lengkap menguraikannya.
 
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Budi didakwa atas kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century telah merugikan keuangan negara Rp689,894 miliar. Ia juga disebut dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan mengucurkan bailout senilai Rp6,7 triliun juga merupakan kerugian keuangan negara.

FPJP dan Bailout Century Tak Rugikan Keuangan Negara

Artikel lainnya »