Biro Haji dan Umroh Legal di Jakarta Barat Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Biro Haji dan Umroh Legal di Jakarta Barat Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Biro Haji dan Umroh Legal di Jakarta Barat

JAKARTA, Saco-Indonesia.com - Wacana penerapan wajib militer di Indonesia dinilai masih terlalu cepat untuk direalisasikan. Pasalnya, masih banyak kendala untuk menerapkannya seperti masalah pendanaan hingga terkait sarana dan prasarana ketahanan.

"Ini tidak menjadi program prioritas. Masih lama untuk merealisasikannya," ujar Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Yorris Raweyai di Kompleks Parlemen, Selasa (4/6/2013).

Dia menuturkan bahwa penerapan wajib militer memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Saat ini, sebut Yorris, pendanaan militer Indonesia masih belum mampu mendanai program tersebut sehingga pembahasan RUU Komponen Cadangan pun dikesampingkan terlebih dahulu. Meski demikian, RUU Komponen Cadangan itu diakui Yorris penting untuk disahkan.

"RUU ini harus ada, karena sebagai pagar ke depan daripada kalau tidak ada sama sekali konsekuensinya pada ketahanan bangsa," kata Yorris.

Yorris mengatakan bahwa wajib militer yang masuk dalam Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan bukanlah bermaksud untuk menerapkan militerisasi.

"Itu tujuannya bela negara, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara saja. Untuk hidup disiplin, paham militer perlu dicontoh," tambahnya.

Namun, pria asal Papua ini menilai memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, terkait sanksi pidana jika ada warga negara yang tak mau ikut program wajib militer.

"Kalau pakai pidana, kesannya itu memaksa. Seharusnya sukarela," tandasnya kemudian.

 
Editor :Liwon Maulana
Sumber:Kompas.com
Bukan Prioritas, Karena Realisasi Wajib Militer Masih Lama

Artikel lainnya »