Biro Umroh Desember 2015 di Jakarta Utara Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Biro Umroh Desember 2015 di Jakarta Utara Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Biro Umroh Desember 2015 di Jakarta Utara

saco-indonesia.com, LSM Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) telah mendasak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali terkait dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana haji.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman telah mengatakan, Suryadharma Ali juga harus mempertanggungjawabkan adanya dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji yang saat ini sedang diselidiki KPK.

"KPK juga harus memanggil Menteri Agama. Memanggil orang itu tidak harus bersalah. Tetapi, penanggungjawab tertinggi (pengelolaan dana haji) adalah Menteri. Menteri yang telah mengambil keputusan kepada siapa-siapa saja dana haji dikelola," kata Boyamin saat berbincang di Jakarta, Senin (10/2/2014).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sedang melakukan penyelidikan pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013.

Untuk dapat menggali bukti adanya penyimpangan dana haji, KPK juga telah memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Jazuli Juwaini. KPK juga membuka kemungkinan Suryadharma Ali akan dimintai keterangan.

Menurut laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), telah ditemukan pengelolaan dana haji pada 2010 yang mencapai Rp40 triliun ditambah bunga Rp1 triliun.

Suryadharma Ali lanjut Boyamin, harus bertanggungjawab terkait adanya dugaan penyimpangan pengelolaan dana haji. Pasalnya, tidak mungkin Suryadharma Ali tidak mengetahui adanya kebocoran dalam pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag).

"Dalam konteks dugaan penyimpangan setoran, menurut saya kuat sekali mengarah ke Suryadharma Ali," tegasnya.


Editor : Dian Sukmawati

KPK DIDESAK PERIKSA SURYADHARMA ALI

Artikel lainnya »