Daftar Harga Haji Desember 2015 Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Daftar Harga Haji Desember 2015 Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Daftar Harga Haji Desember 2015

saco-indonesia.com, Bupati Banjarnegara Jawa Tengah, Sutedjo Slamet Utomo telah menetapkan wilayahnya dalam kondisi siaga darurat bencana. Penetapan tersebut telah dilakukan untuk dapat mengantisipasi bencana longsor yang hampir terjadi setiap tahun yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara.

"Masa tanggap darurat longsor telah ditetapkan sejak 21 Desember 2013 hingga 3 Januari 2014 mendatang . Sedangkan masa siaga darurat longsor, banjir dan angin puting beliung akan ditetapkan mulai 1 Desember 2013 hingga 28 Februari 2014 mendatang ," kata Sutedjo.

Dalam rentang waktu sejak 19-24 Desember 2013, TELAH tercatat ada beberapa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Bencana tersebut telah disebabkan oleh curah hujan yang deras, tingginya kerentanan dan batuan labil.

Dari catatan Pemkab, dalam seminggu terakhir, terdata 60 titik di 32 desa yang telah tersebar di 13 kecamatan terjadi bencana alam. Akibat dari bencana tersebut, telah menyebabkan 1 warga meninggal dunia. Sedangkan dalam bentuk kerugian material, sedikitnya 32 rumah rusak berat, 21 rusak sedang, 56 rusak ringan, 135 rumah terancam dan 46 kepala keluarga mengungsi di 5 desa.

Selain itu, kerusakan infrastruktur juga terjadi di 23 titik. Kerusakan infrastruktur telah meliputi jalan, jembatan, sekolah, dan irigasi. Total kerusakan diperkirakan telah mencapai Rp 1,4 miliar. "Saat ini upaya yang telah dilakukan oleh BPBD bersama TNI, Polri, relawan dan masyarakat dengan melakukan evakuasi, pendirian posko, pengiriman logistik, pembersihan material longsor," jelas Sutedjo.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif, dalam kunjungan kerja ke lokasi longsor di Banjarnegara pada rabu (25/12) kemarin, telah mengapresiasi kinerja Pemkab Banjarnegara dalam penanganan bencana longsor. Selain itu, ia juga meminta adanya peraturan daerah dan pembangunan di Banjarnegara bisa menjauhkan warga dari risiko ketika hidup di daerah bencana alam.

"Bentuk Perda-nya bisa dengan aturan agar tempat hunian lama tidak dihuni kembali, setelah warga relokasi dan bisa dijadikan kawasan konservasi sehingga tidak timbul korban. Selain itu, penduduk juga harus dilibatkan dalam proses pembangunan," ujarnya.

Lebih jauh, ia juga menekankan program penghijauan yang dicanangkan Pemkab, tidak semata hanya berorientasi pada hijau daun, tetapi harus memberikan manfaat ekonomi. "Tanamannya harus mampu mengikat tanah dan ada nilai ekonominya, sehingga bio-engineering bisa dilakukan masyarakat," pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Syamsul juga menyerahkan bantuan dana siap pakai Rp 250 juta, serta logistik peralatan untuk penanganan darurat di Banjarnegara.


Editor : Dian sukmawati

BANJARNEGARA DITETAPAKAN SEBAGAI WILAYAH SIAGA DARURAT BENCANA

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »