Daftar Harga Umroh 2015 di Aceh Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Daftar Harga Umroh 2015 di Aceh Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Daftar Harga Umroh 2015 di Aceh

saco-indonesia.com, Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana telah merampungkan pemeriksaannya dalam kasus dugaan suap di Kementerian ESDM di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Selama hampir 5 jam lebih, politisi Partai Demokrat itu telah mengaku dicecar terkait pembahasan anggaran di Kementerian ESDM.

"Saya dipanggil sebagai saksinya Pak WK (Sekjen ESDM Waryono Karno). Enggak jauh berbeda seperti yang kemarin, lebih banyak membahas tentang pembahasan anggaran di ESDM," ujar Sutan, keluar pukul 15.00 WIB, Kamis (23/1).

Sutan juga mengatakan, penyidik juga banyak menanyakan hal itu kepadanya, selaku Ketua Komisi VII di DPR bidang minyak, bumi dan gas. Setiap keputusan, lanjut Sutan, pasti telah memerlukan tanda tangannya. Untuk itulah, menurut Sutan, penyidik ingin mengonfirmasi hal tersebut.

"Jadi yang masalah-masalah anggaran semua, itu yang telah dipertanyakan," ujarnya.

Terkait dalam pemberian THR dari Rudi Rubiandini, Sutan juga mengaku tidak ada hal semacam itu. "Enggak, enggak ada," bantahnya.

Saat ditanya apakah siap untuk disumpah pocong atas kesaksiannya, Sutan malah berkelakar. Sutan juga menyudahi, dan masuk ke dalam mobil Alphard hitam bernopol B 1957 SB.

"Ah, kau ada-ada saja. Udah, udah," singkatnya.

Sebelumnya, kediaman dan ruang kerja Sutan di DPR digeledah oleh penyidik KPK. Diduga, penyidik juga mengendus jejak tersangka di ruangan dan rumah Sutan.

Dalam BAP tersangka Deviardi, Sutan disebut telah bertemu Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini untuk dapat meminta uang tunjangan hari raya. Rudi pun kemudian memberi uang untuk Sutan dan anggota Komisi VII DPR, yang diserahkan melalui Tri Yulianto.

Kemudian, berdasarkan Informasi yang dihimpun, duit dari Tri kemudian dibagikan Sutan kepada anggota Fraksi Demokrat di Komisi VII di sebuah restoran di pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.


Editor : Dian Sukmawati

SUTAN DICECAR SOAL ANGGARAN DI ESDM

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »